Samudrainfo.com, BOYOLALI — Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memberikan bantuan seragam dan lembar kerja siswa (LKS) gratis kepada siswa madrasah, sebagaimana yang diterima siswa SD dan SMP negeri maupun swasta di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Permintaan tersebut disampaikan saat audiensi PGIN dengan Komisi IV DPRD Boyolali di Ruang Balai Rakyat, Senin (27/7/2026). Audiensi berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 11.30 WIB.
Diketahui, Pemkab Boyolali telah mengalokasikan anggaran Rp16,4 miliar untuk penyediaan seragam dan LKS gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta.
Ketua PGIN Boyolali, Hadi Sutikno, mengatakan audiensi bertujuan mempertanyakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap madrasah, baik melalui bantuan operasional pendidikan (BOP), insentif guru, maupun bantuan seragam dan LKS.
“Kalau dikasih (seragam dan LKS) ya alhamdulillah. Tapi arahnya kami lebih ke BOP agar pengelolaannya lewat BOP. Kami juga masih menunggu evaluasi dari Pak Bupati. Informasinya, kalau hasilnya bagus, sekolah di bawah Kemenag juga akan mendapat bantuan,” kata Hadi kepada wartawan seusai audiensi.
Menurut Hadi, madrasah memiliki kontribusi yang sama dalam mencerdaskan generasi Boyolali sehingga layak memperoleh dukungan dari APBD.
Ia berharap DPRD dapat mengawal skema bantuan, baik melalui hibah maupun mekanisme penganggaran lainnya. Sebagai referensi, PGIN membawa contoh kebijakan dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Bantul yang telah memberikan dukungan kepada madrasah.
Di Kabupaten Magelang, bantuan diberikan dalam bentuk hibah, termasuk seragam dan sarana prasarana. Sementara di Kabupaten Bantul, bantuan bagi guru madrasah telah diatur dalam peraturan bupati sejak 2018.
“Harapan kami sederhana, Pemkab Boyolali peduli terhadap madrasah. Soal nominal tidak harus besar, yang penting ada perhatian,” ujarnya.
Aspirasi ke Bupati Boyolali
Hadi mengungkapkan pihaknya pernah menyampaikan aspirasi serupa kepada Bupati Boyolali dan Ketua DPRD pada Oktober 2025. Namun, pada November 2025 justru diputuskan pemberian seragam dan LKS gratis hanya bagi siswa SD dan SMP di bawah Disdikbud.
“APBD bukan hanya untuk Diknas (Disdikbud). Madrasah di bawah Kemenag juga bagian dari masyarakat Boyolali dan ikut berkontribusi mencerdaskan anak-anak serta membayar pajak,” katanya.
Ia menambahkan kebutuhan anggaran BOP bagi seluruh siswa RA, MI, dan MTs di Boyolali diperkirakan kurang dari Rp5 miliar.
Hadi juga mengungkapkan kebijakan seragam gratis bagi SD dan SMP berdampak terhadap penerimaan peserta didik baru di sejumlah madrasah.
“Ada yang sudah mendaftar ke MI kemudian pindah ke SD karena ingin mendapatkan fasilitas gratis. Tetapi ada juga madrasah yang tidak terdampak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Wahyono, mengatakan pihaknya menerima dua aspirasi utama dari PGIN, yakni pemberian BOP bagi sekolah swasta di bawah Kementerian Agama dari jenjang RA hingga MTs, serta insentif bagi guru madrasah.
“Kami dari Komisi IV mendukung aspirasi ini. Setelah rapat internal, kami akan mengundang pihak terkait, khususnya Disdikbud, sebelum memperjuangkannya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Wahyono.
Menurut dia, contoh kebijakan di Magelang dan Bantul dapat menjadi bahan pertimbangan. Namun, realisasinya tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kalau melihat kondisi anggaran saat ini, seharusnya memungkinkan. Tinggal nanti pembahasannya terkait prioritas,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, dalam diskusi daring KAHMI Boyolali menjelaskan madrasah sebenarnya telah masuk dalam perhitungan awal. Namun, skema pengadaan seragam dan LKS dari APBD semula hanya diperuntukkan bagi SD dan SMP negeri dengan anggaran sekitar Rp16 miliar.
Seiring pembahasan, sekolah swasta juga diakomodasi tanpa penambahan anggaran. Konsekuensinya, jumlah seragam yang dibagikan dikurangi, salah satunya dengan menghapus bantuan seragam olahraga.
“Dengan pertimbangan seragam olahraga bisa menjadi identitas masing-masing sekolah,” kata Dwi.
Program seragam dan LKS gratis tersebut merupakan salah satu kebijakan yang disahkan dalam APBD 2026. Saat pengesahan Raperda APBD 2026 pada 28 November 2025, Bupati Boyolali Agus Irawan menyatakan program itu disiapkan dengan anggaran Rp16,4 miliar, terdiri atas Rp8,7 miliar untuk SD dan Rp7,7 miliar untuk SMP.
“Alhamdulillah, dengan persetujuan DPRD, tahun depan kami merealisasikan seragam dan LKS gratis untuk anak SD dan SMP,” kata Agus saat itu.
Ia menegaskan mekanisme pelaksanaan akan dirancang agar transparan dan akuntabel. “Kita tahu dari tahun ke tahun persoalan seragam dan LKS selalu menjadi masalah. Program ini menjadi jawaban dengan memberikan seragam dan LKS gratis pada tahun ajaran 2026,” ujarnya.
Leave a Reply