BNPB Desak Aparat Usut 44 Area Konversi Hutan yang Terbakar

Samudrainfo.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan temuan 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di Sumatera Selatan. Temuan tersebut berdasarkan hasil pemetaan data spasial yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kepala BNPB Kristomei Sianturi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026), menjelaskan area yang terbakar meliputi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.

Sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi. Kondisi tersebut mengindikasikan dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.

Atas temuan tersebut, BNPB mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat penting untuk memberikan efek jera sehingga upaya pemadaman kebakaran di lapangan tidak menjadi sia-sia.

“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegas Kristomei.

Dia juga menekankan pentingnya pelaksanaan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai kolaborasi lintas sektor. Sumatera Selatan merupakan satu dari enam provinsi prioritas dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan hutan serta lahan mineral dan gambut.

Penanganan Tak Bisa Parsial

Menurut Kristomei, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa dilakukan secara parsial. Upaya tersebut membutuhkan sinergi erat antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah.

Selain penegakan hukum, BNPB meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) memberikan perhatian intensif untuk merumuskan solusi permanen dalam penanganan ekosistem gambut. Upaya tersebut antara lain melalui pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembapan dan membasahi lapisan dalam tanah gambut.

Langkah itu diperlukan di enam provinsi prioritas penanganan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah,” kata dia.

Kristomei memastikan ribuan personel gabungan dan sejumlah armada helikopter masih bekerja secara efektif untuk memadamkan kebakaran. Namun, evaluasi berkala tetap diperlukan agar pengerahan personel serta sarana dan prasarana di lapangan sejalan dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot).