Samudrainfo.com, JOGJA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan barak militer dilihat dan dikaji terlebih dahulu, terutama terkait fungsi ekologis kawasan hutan tersebut.
Meski demikian, Sultan mengaku belum menerima informasi pasti mengenai rencana pemanfaatan kawasan hutan DIY untuk pembangunan barak militer.
“Belum tahu saya. Ya nanti kan ada, ada mesti mengajukan permohonan,” ujarnya ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (18/11/2026).
Sultan juga mengaku belum mengetahui secara pasti kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan barak militer maupun tempat latihan perang. Namun, dia menyebut kebutuhan pembangunan kantor Komando Daerah Militer (Kodam) baru menjadi hal yang perlu dipersiapkan.
Menurut Sultan, perubahan status dari Korem menjadi Kodam membutuhkan dukungan bangunan tambahan untuk menunjang penempatan pasukan.
“Kalau hanya Korem kan sudah, tapi sekarang masalahnya kan jadi Kodam, kan beda. Tapi belum, kami belum tahu. Mungkin masih cari-cari atau apa, ndak tahu ya,” ujarnya.
Terkait kemungkinan penggunaan kawasan hutan, Sultan menegaskan perlunya melihat kondisi lahan secara langsung sebelum menentukan pemanfaatannya. Hal itu penting untuk memastikan apakah kawasan yang dimaksud merupakan hutan dengan tegakan pohon yang memang diperuntukkan bagi kegiatan reboisasi.
Menurut Sultan, tidak semua kawasan yang disebut hutan bisa langsung digunakan untuk pembangunan fisik. Kondisi vegetasi dan peruntukan kawasan perlu menjadi pertimbangan sebelum keputusan diambil.
“Ya kita lihat lokasinya, kita lihat lokasinya. Jangan asal-asal hutan, gitu. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu, kan gitu. Lihat lokasinya dulu yang penting, nggih,” paparnya.
Sebelumnya, wacana pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang di kawasan hutan DIY telah mendapat perhatian DPRD DIY. Legislatif mengingatkan agar kebutuhan pertahanan negara tidak berdampak pada berkurangnya kawasan hutan maupun lahan pertanian produktif.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menilai setiap rencana pemanfaatan ruang harus melalui kajian matang sejak awal. Terlebih, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai 1.000 hektare setiap tahun.
Menurut Andriana, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan penting sebelum pemerintah memutuskan penggunaan kawasan hutan atau lahan pertanian untuk kepentingan pertahanan.
“Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif,” kata Andriana.
Wacana Barak Militer Muncul dalam Rapat Pengawasan Kehutanan
Wacana pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan mencuat setelah pelaksanaan Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pertemuan yang diselenggarakan DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026 tersebut memunculkan informasi mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara.
Andriana menegaskan Komisi B DPRD DIY tidak mempersoalkan kebutuhan pertahanan. Namun, keterbatasan ruang di DIY membuat setiap rencana pemanfaatan lahan harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dia mengingatkan kawasan hutan tidak sekadar menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fisik. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis, antara lain menjaga sumber daya air dan melindungi keanekaragaman hayati.
Selain itu, hutan juga mempunyai nilai edukasi, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Berbagai fungsi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam setiap rencana pemanfaatan kawasan hutan di DIY.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Barak Militer Akan Dibangun di Hutan DIY, Sultan HB X Minta Lokasi Dikaji Lebih Dulu

Leave a Reply