Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November

Tiga Personel Polda DIY Masuk Patsus Usai Kerusuhan 10 November
Plt. Kabidhumas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari saat memberikan keterangan di Mapolda DIY pada Jumat (13/11/2026)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati

Samudrainfo.com, SLEMAN — Tiga personel Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diduga melakukan pelanggaran saat bertugas mengamankan kerusuhan aksi massa pada 10 November 2026. Ketiganya kini ditempatkan di ruang penempatan khusus (Patsus) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY.

Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan dugaan pelanggaran tersebut diketahui setelah Bidpropam melakukan pemeriksaan dan gelar perkara terhadap personel yang terlibat dalam pengamanan peristiwa tersebut. Dari total 24 personel yang telah diperiksa, tiga di antaranya dinilai memiliki bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti atas dugaan pelanggaran.

Novita menyampaikan keterangan tersebut di Sleman, Sabtu (21/11/2026). Pemeriksaan terhadap puluhan personel itu merupakan tindak lanjut atas kerusuhan pada 10 November 2026 sekaligus bagian dari penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri.

“Bidpropam melakukan pemeriksaan guna penegakan disiplin dan kode etik Polri, sekaligus untuk komitmen institusi untuk memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai ketentuan,” katanya.

Berdasarkan hasil gelar perkara, tiga personel tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan jenis berbeda. Dua personel diduga melanggar disiplin, sedangkan satu personel lainnya diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri.

Novita mengatakan ketiga personel itu telah ditempatkan di Patsus Bidpropam Polda DIY setelah gelar perkara menunjukkan adanya bukti yang dinilai cukup untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

“Ketiga personel tersebut, saat ini telah dilakukan penempatan di ruang penempatan khusus (Patsus) Bidpropam Polda DIY,” ujarnya.

Dua Personel Diduga Langgar Disiplin

Dua dari tiga personel tersebut diduga melanggar disiplin terkait kewajiban anggota Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas saat kerusuhan aksi massa berlangsung pada 10 November 2026.

Sementara itu, satu personel lainnya diduga melanggar kode etik Polri. Dugaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dinilai tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan prosedural.

“Sementara satu personel lainnya diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri terkait pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan prosedural,” katanya.

Meski tiga personel telah ditempatkan di Patsus, proses pemeriksaan belum selesai. Bidpropam Polda DIY masih melakukan pendalaman untuk memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.

Novita menegaskan pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk memperjelas dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam gelar perkara. Polda DIY juga memastikan proses tersebut berlangsung secara objektif dan transparan hingga seluruh rangkaian pemeriksaan tuntas.

“Kami memastikan bahwa proses pendalaman dilaksanakan secara objektif dan transparan hingga seluruh rangkaian pemeriksaan terlaksana dengan tuntas,” katanya.

Dari pemeriksaan terhadap 24 personel, sejauh ini tiga orang diduga melakukan pelanggaran. Dua di antaranya berkaitan dengan kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat saat kerusuhan, sedangkan satu personel lainnya terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Leave a Reply